Urgensi Perluasan Mandatori Biodiesel 20 Persen

Pemerintah dapat lebih agresif mengimplementasikan program mandatori biodiesel. Salah satu caranya adalah bersama memperluas pemberian insentif pada program tersebut.

Program mandatori biodiesel sudah ditunaikan sejak 2015. Melalui program ini, Bahan Bakar Minyak (BBM) type minyak solar untuk keperluan kewajiban layanan publik (PSO) kudu dicampur bersama Bahan Bakar Nabati (BBN) bersama takaran tertentu. Langkah ini disita untuk menangani masalah tertekannya harga minyak sawit dunia di tengah kelebihan pasokan selagi itu.

 

Sesuai ketetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 tahun 2015, mandatori campuran BBN 15 persen (B15) di mulai pada April 2015, campuran BBN 20 persen (B20) pada 2016, dan campuran BBN 30 persen (B30).

Insentif program mandatori biodiesel merupakan selisih harga pasar biodiesel bersama solar. Insentif ini diberikan kepada Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN), di dalam hal ini produsen fame yang merupakan BBN berbasis kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan pencampur biodiesel.

 

Sebagai catatan, harga pasar biodiesel selagi ini berada di atas harga pasar solar.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyebutkan selagi ini selisih keduanya berkisar Rp400 per liter. Dengan insentif ini, produsen biodiesel mampu menjajakan biodiesel sesuai harga pasar dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BUBBM) mampu menjajakan biodiesel ke penduduk bersama harga serupa bersama solar.

 

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, insentif program mandatori biodiesel berasal dari Dana Sawit hasil pungutan ekspor atas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunan CPO yang berlangsung sejak pertengahan 2015.

Besaran pungutan ditetapkan sebesar US$50 per ton untuk ekspor minyak sawit. Adapun besaran pungutan lebih rendah diberikan untuk ekspor product turunan minyak sawit lebih rendah. Misalnya, untuk ekspor minyak goreng sawit besaran pungutannya US$20 per ton.

Berdasarkan knowledge Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, sejak program pemberian Dana Sawit berlangsung pada Agustus 2015 hingga April 2018, total Dana Sawit yang sudah disalurkan raih Rp24,71 triliun untuk 5,88 juta kl biodiesel.

Kucuran dana tersebut sudah menunjang penghematan devisa negara dari pengurangan impor minyak sebesar Rp30 triliun dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 8,79 Juta ton karbondioksida.

Tak ayal, di tengah tekanan defisit neraca perdagangan, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas), pemerintah idamkan mengoptimalkan penggunaan biodiesel yang diproduksi di di dalam negeri untuk kurangi impor minyak.

 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Januari – Juni 2018, neraca dagang Indonesia defisit US$1,02 miliar. Defisit berlangsung karena secara kumulatif ekspor cuma sebesar US$88,02 miliar namun impor paruh pertama tahun ini raih US$89,04 miliar.

Khusus untuk impor migas, sepanjang semester I 2018 tercatat raih US$14,04 miliar atau melonjak 20,82 persen dari posisi tahun lalu US$11,62 miliar.

 

“Defisit migas membengkak karena harga minyak dunia naik dan ke depan dapat jadi membengkak karena harga (minyak) tetap naik,” ujar Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal .

Sebagai pembanding, biasanya kenaikan biasanya harga minyak mentah Indonesia (ICP) per Juni 2018 sudah raih US$66,5 per barel atau lebih tinggi dari analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar US$48 per barel.

Selain itu, lanjut Faisal, bersama meningkatan penggunaan biodiesel di di dalam negeri, pemerintah termasuk mampu mengerek harga minyak sawit yang tengah tertekan di tengah banyaknya hambatan ekspor minyak kelapa sawit.

 

Berdasarkan knowledge Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sepanjang Mei 2018 harga minyak sawit mentah (CPO) world bergerak di kisaran US$650 hingga US$670 per metrik ton bersama harga biasanya US$653,6 per metrik ton atau turun dibandingkan biasanya harga pada April 2018, US$662,2 metrik ton. Pelemahan ini dipicu oleh stok yang melimpah di pasar global.

 

Pada periode yang sama, volume ekspor minyak sawit (termasuk biodiesel dan oleochemical) Indonesia alami penurunan tiga persen dibandingkan bulan pada mulanya jadi 2,33 juta ton.

 

Selama ini, insentif biodiesel diberikan pada sektor layanan publik (PSO) di dalam hal ini transportasi dan listrik. Tahun ini, pemerintah idamkan mendorong penggunaan biodiesel B20 ke sektor non PSO seperti sektor pertambangan dan industri pengguna mesin diesel lain.

 

Berdasarkan proyeksi pemerintah, kalau kebijakan B20 diperluas sepenuhnya ke pengguna solar non-PSO, konsumsi biodiesel mampu meningkat dari 3,12 juta kl untuk PSO jadi 6,32 juta kl. Proyeksi itu dibuat bersama analisis total total kebutuhan solar tahun ini raih 31,62 juta kl di mana sebanyak 15,62 juta kl diantaranya merupakan solar PSO dan sisanya solar untuk kebutuhan industri lain.

 

“Kami sudah mempertimbangkan bahwa bila B20 mampu terwujud secara penuh, katakan tidak 100 persen namun 95 persen atau 97 persen, itu Indonesia dapat menghemat devisa untuk mengimpor solar lebih kurang US$5 miliar hingga US$5,5 miliar setahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution kemarin.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan menunjang langkah pemerintah untuk memperluas program B20. Industri, lanjut Aprobi, siap menaikkan pasokan biodiesel melalui pengukuran Fill Rite Flow Meter sesuai kebutuhan mengingat kapasitas terpasang produksi biodiesel BUBBN di atas kebutan

“Kami tidak tersedia masalah bersama (produksi) fame. Seandainya B20 ditunaikan sepenuhnya maka diperlukan sebesar 6 juta kl namun kapasitas produksi terpasang 12 juta kl,” ujarnya.

 

Direktur Eksekutif BPDP Kelapa Sawit Dono Boestami mengungkap dana pungutan kelapa sawit lebih dari lumayan untuk menunjang perluasan insentif program mandatori B20 bersama biasanya pungutan raih lebih dari Rp1 triliun per bulan. Untuk 2018, pembiayaan biodiesel dianggarkan sebesar Rp9,8 triliun bersama obyek volume biodiesel yang dibayar sebesar 3,5 juta kl.

 

Dono memperkirakan kalau program perluasan insentif B20 ke solar non-PSO mampu diimplementasikan tahun ini, volume biodiesel mampu meningkat jadi 4,5 juta kl. Sebanyak 300 ribu kl dari solar PSO dan 700 ribu dari solar non-PSO yang berasal dari sektor pertambangan dan industri lainnya.

 

Menurut Dono, selagi ini adalah selagi yang tepat mengingat selisih harga pasar biodiesel bersama solar tengah turun, di bawah Rp1.000 per liter.

Sebagai pembanding, selagi program mandatori B20 diluncurkan selisih harga keduanya raih lebih dari Rp3 ribu per liter. Artinya, kendati secara volume biodiesel yang mendapatkan insentif lebih besar, nilai insentif yang diberikan mampu jadi serupa atau lebih-lebih lebih kecil.

 

Dono termasuk meyakinkan bahwa perluasan penggunaan insentif biodiesel ke solar non-PSO tidak dapat mengganggu penyaluran Dana Sawit untuk keperluan pengembangan industri kelapa sawit.

Sesuai Pasal 11 Perpres 61/2015, selain untuk insentif, Dana Sawit termasuk digunakan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit, penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, promosi Perkebunan Kelapa Sawit, peremajaan (replanting) Perkebunan Kelapa Sawit; dan layanan dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

 

“Dana kudu ada. Kalau tidak ada, kita dapat cari,” ujar Dono.

Namun, hingga kini penggunaan Dana Sawit untuk program noninsentif tetap minim. Kendalanya terbentur di masalah administrasi. Misalnya, lahan untuk replanting kudu di dalam kondisi clean and clear. Artinya, lahan yang belum bersertifikat tidak mampu mendapatkan Dana Sawit.

Karenanya, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mendorong alokasi dana kepada petani kelapa sawit lebih optimal, khususnya untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani.

“Dana BPDP kudu mampu dibuka bersama gampang oleh petani bersama tidak mengfungsikan prosedur yang berbelit,” ujarnya.

Solusi lainnya, lanjut Darto, Dana Sawit untuk pembinaan petani mampu disalurkan segera ke pemerintah tempat untuk jalankan program pembinaan.

Dari segi industri, Sekretaris Gabungan Kepala Kompartemen Teknik Lingkungan dan Industri Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Abdul Rochim mengungkap penggunaan B20 di sektor otomotif tidak mengalami halangan berarti. Di industri otomotif, sesuai amanat pemerintah, penggunaan biodiesel sudah berlangsung sejak 2016.

 

Dari segi konsumsi, penggunaan biodiesel sebenarnya sedikit lebih boros. Sebagai gambaran, penggunaan B20 2,8 persen lebih boros dibandingkan solar murni.

“Meskipun biodiesel lebih boros 2,8 persen dibandingkan solar itu lebih baik dari bioetanol yang kalau sudah E100 mampu 44 persen konsumsinya di atas solar,” ujarnya.
Selain itu, ongkos perawatan mesin pengguna biodiesel termasuk sedikit menggerus kantong untuk jangka pendek. Pasalnya, sifat biodiesel yang mampu membersihkan kerak di mesin mengharuskan pengguna mengganti filter lebih sering.

“Setelah dua atau tiga kali penggantian, kalau kotorannya sudah bersih, itu tidak dapat berlangsung lagi,” ujarnya.

Di segi lain, bahan bakar biodiesel lebih ramah lingkungan dibandingkan BBM fosil yang mampu memberi tambahan kegunaan lebih besar di dalam jangka panjang. Terlebih Indonesia menargetkan mampu mengerek porsi EBT di dalam bauran daya primer jadi 23 persen pada 2025.

 

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia sadar urgensi pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel ke sektor industri.

Namun, Hendra memberi tambahan sejumlah catatan. Pertama, jangan hingga perluasan mandatori B20 mengganggu kelancaran produksi batu bara.

Hendra mengungkap pelaku industri tambang risau bahwa pemberi garansi alat berat tidak dapat menjamin rusaknya kalau alat berat mengfungsikan B20. Secara global, sebagian besar garansi cuma diberikan untuk penggunaan biodiesel bersama takaran maksimal 7 persen (B7). Untuk itu, pemerintah kudu mampu mencarikan solusi.

Kedua, lanjut Hendra, kudu tersedia solusi tentang penyimpanan biodiesel jangka panjang. Berdasarkan sosialiasi yang diterimanya, penyimpanan biodiesel cuma mampu dijamin untuk tiga bulan. Padahal, pelaku industri membutuhkan kepastian pasokan untuk jangka panjang.

“Terkait penyimpanan, kita belum mendapatkan jawaban yang memuaskan,” ujarnya.

Ketiga, Hendra termasuk minta pemerintah merealisasikan pemberian insentif biodiesel ke sektor non PSO. Dengan demikian, mandatori B20 tidak dapat membuat ongkos produksi perusahaan membengkak.

Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyani mengungkap selagi ini draf revisi disirkulasi ke para menteri terkait. Setelah ditandatangani oleh para menteri, draf dapat diteruskan ke Sekretariat Negara untuk sesudah itu diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).